Jokowi Ubah Perhitungan Upah Buruh

Aturan turunan dari undan undang cipta kerja mengenai perhitungan upah buruh telah diubah oleh presiden RI Jokowi. Secara resmi jokowi sudah mengubah rumus perhitungan yang tertuang di dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Peraturan pemerintahan itu adalah aturan lain yang telah diteken oleh Jokowi per tanggal 2 Februari yang lalu. Saat ini upah akan ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan dan wilayan perusahaan.

Upah Buruh Beragam di Setiap Daerah

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pulsa777 akan diatur dengan banyak pengaruh. Ada hal meliputi daya beli dan tingkat penyerapan tenaga kerja serta media upah. Kondisi upah di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia akan memperhatikan hal hal tersebut sehingga sudah pasti dari satu daerah ke daerah lain akan berbeda. Penetapan upah pun akan melihat dan mempertimbangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi serta inflasi dari dareah tersebut. Hal ini akan membuat taraf ekonomi menjadi seragam.

Dalam pasal 25 disebutkan, data pertumbuhan, ekonomi, inflasi, daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Di dalam aturan sebelumnya, besar upah buruh minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak sesuai dengan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Namun aturan tersebut sudah diubah per tanggal 2 Februari yang lalu. Penyesuaian telah dilakukan setiap tahun dan di erah sekarang pemerintah akan mengatur batas bawah upah di setiap daerah, termasuk batas atasnya juga.

Pasal pasal di dalam UU Cipta kerja sangat memberikan detail mengenai bagaimana upah diberikan kepada buruh. Sampai saat ini belum ada penolakan karena belum ada informasi lebih lanjut bagaimana perusahaan menyesuaikan upah akibat dari peresmian upah yang dilakukan oleh jokowi di bulan februari. Jika penyesuaian telah dilakukan dan itu merugikan pihak buruh maka pihak buruh pun tidak akan tinggal diam untuk menyuarakan aspirasinya dan menuntut hak sebagai buruh yang telah memenuhi kewajiban.

Pemerintah Ubah Ketentuan UMK

Setelah di awal 2021 tersebar jumlah UMK di setiap daerah yang berbeda beda, maka sesuai dengan peresmian upah buruh oleh presiden maka pihak gubernur juga bisa melakukan penetapan upah minimum yang sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam undang undang cipta kerja. Gubernur harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kota dan kabupaten dalam tiga tahun berturut turut melalui data yang sudah ada. Setelah itu bisa membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi sebagai bagian dari analisa.

Setelah penentuan upah minimum kabupaten dan kota sudah disahkan oleh Dewan Pengupahan maka hasilkan bisa disampaikan langsung oleh Gubernur kepada bupati dan walikota. Pihak bupati ataupun walikota tidak bisa merekomendasikan nilap upah minimum kepada gubernur karena itu tidak sesuai dengan pasal 26 di dalam undang undang cipta kerja. Paling lambat tanggal 30 November nanti ketentuan upah minimum sudah diputuskan oleh gubernur. Jika bertepatan dengan hari libut maka ditentukan satu hari sebelumnya.

Bagi pegiat usaha mikro dan kecil akan menjadi pengecualisan dari ketentuan upah minimum wajib, sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha mikro dan kecil tersebut. Ketentuan upah buruh harus disesuaikan dengan melihat bagaimana kondisi sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha yang menggunakan teknologi tinggi serta padat modal. Semoga nilai upah minimum untuk buruh tidak mengecewakan dan menjadi petaka.